Beranda / /

  • UU Cipta Kerja Digugat ke MK, Begini Respon Pengusaha
    Nasional | 1 tahun lalu
    UU Cipta Kerja Digugat ke MK, Begini Respon Pengusaha

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Buruh resmi menyerahkan permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

  • DPR Disetujui Perppu Cipta Kerja Disahkan jadi UU, Simak Isinya
    Polkum | 1 tahun lalu
    DPR Disetujui Perppu Cipta Kerja Disahkan jadi UU, Simak Isinya

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). 

    Perppu tersebut sekaligus menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 


  • Menaker: Perpu Cipta Kerja Lindungi Pekerja Hadapi Dinamika Ketenagakerjaan
    Nasional | 1 tahun lalu
    Menaker: Perpu Cipta Kerja Lindungi Pekerja Hadapi Dinamika Ketenagakerjaan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada konteks ketenagakerjaan, Perpu ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika ketenagakerjaan.


  • Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja
    Nasional | 1 tahun lalu
    Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.


  • Pengesahan RUU PPP Dinilai Abaikan Putusan MK
    Nasional | 2 tahun lalu
    Pengesahan RUU PPP Dinilai Abaikan Putusan MK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai DPR dan pemerintah telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengesahkan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), Selasa (24/5/2022).

  • Pemerintah Aceh Dukung Basis Data Tunggal KUMKM
    Aceh | 2 tahun lalu
    Pemerintah Aceh Dukung Basis Data Tunggal KUMKM

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mendukung penuh upaya percepatan program Pembangunan Basis Data Tunggal koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) yang telah dicanangkan pemerintah pusat sesuai dengan amanat UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, Helvizar Ibrahim, dalam keterangannya di Banda Aceh, Selasa (26/4/2022).

  • Menkumham: Tentang UU Cipta Kerja, Pemerintah Patuhi Putusan MK Demi Kepastian Hukum
    Nasional | 2 tahun lalu
    Menkumham: Tentang UU Cipta Kerja, Pemerintah Patuhi Putusan MK Demi Kepastian Hukum

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa Pemerintah dan DPR RI menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. Hal itu disampaikan Yasonna dalam orasi ilmiah memperingati Dies Natalis ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.



  • Pakar Hukum Administrasi Negara Ungkap Kontroversi PUU Cipta Kerja
    Nasional | 2 tahun lalu
    Pakar Hukum Administrasi Negara Ungkap Kontroversi PUU Cipta Kerja

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memang terdapat beberapa kontroversi. Pendapat itu diungkapkan Pakar Hukum Administrasi Negara Dr. Harsanto Nursadi pada kanal YouTube dkhairatTV, Sabtu (8/1/2022).

  • Revisi UU Cipta Kerja Bakal Dikebut Pemerintah di Awal 2022
    Berita | 2 tahun lalu
    Revisi UU Cipta Kerja Bakal Dikebut Pemerintah di Awal 2022

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah bakal mengebut revisi UU Cipta Kerja yang diputuskan Mahkamah Konstitusi berstatus inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki paling lambat 2 tahun sejak keputusan.

    Bahlil menyebut dalam rapat internal pemerintah yang dilakukan usai putusan MK, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi arahan untuk mempercepat revisi guna memberi kepastian kepada investor.



    Revisi UU Cipta Kerja Bakal Dikebut Awal 2022

  • Menko Polhukam Janji Perbaikan UU Cipta Kerja Tak Sampai 2 Tahun
    Berita | 2 tahun lalu
    Menko Polhukam Janji Perbaikan UU Cipta Kerja Tak Sampai 2 Tahun

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjanjikan perbaikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tak akan sampai dua tahun. Mahfud mengatakan bakal bekerja cepat untuk memperbaiki UU yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

    "Akan lebih cepat dari dua tahun. Kan MK memberi waktu dua tahun, kita akan berusaha lebih cepat dari dua tahun, sehingga lebih mudah selesai," kata Mahfud dalam rekaman suara yang diterima, Senin (29/11/2021).  


    Menko Polhukam Janji Perbaikan UU Cipta Kerja Tak Sampai 2 Tahun 


  • UU Cipta Kerja Bakal Diperbaiki usai Putusan MK
    Berita | 2 tahun lalu
    UU Cipta Kerja Bakal Diperbaiki usai Putusan MK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menyatakan akan memanfaatkan waktu dua tahun untuk memperbaiki Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Hal ini merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU tersebut.

    "Pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK dimaksud melalui persiapan perbaikan undang-undang (uu) dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers secara daring, Kamis (25/11).





« 1 2 3 4 »