-
Nasional | 1 tahun laluUU Cipta Kerja Digugat ke MK, Begini Respon Pengusaha
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Buruh resmi menyerahkan permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Polkum | 1 tahun laluDPR Disetujui Perppu Cipta Kerja Disahkan jadi UU, Simak Isinya
DIALEKSIS.COM | Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU).
Perppu tersebut sekaligus menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Nasional | 1 tahun laluMenko Polhukam: Penerbitan Perppu Cipta Kerja Sah
-
Nasional | 1 tahun laluMenaker: Perpu Cipta Kerja Lindungi Pekerja Hadapi Dinamika Ketenagakerjaan
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada konteks ketenagakerjaan, Perpu ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika ketenagakerjaan.
-
Aceh | 1 tahun laluBedah Isi Perppu Ciptaker, Serikat Pekerja di Aceh Juga Protes Soal Pengaturan Upah
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penerbitan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) turut mengundang kontroversi. Kalangan buruh di Indonesia kompak menolak aturan pengganti undang-undang tersebut.
-
Nasional | 1 tahun laluPemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
-
Aceh | 2 tahun laluDokumen Persetujuan RDTR KIA Ladong Diserahkan, Ini Harapan Pj Bupati Aceh Besar
DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menerima dokumen persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sesuai arahan prioritas nasional di sekitar Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong.
-
Nasional | 2 tahun laluPengesahan RUU PPP Dinilai Abaikan Putusan MK
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai DPR dan pemerintah telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengesahkan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), Selasa (24/5/2022).
-
Aceh | 2 tahun laluPemerintah Aceh Dukung Basis Data Tunggal KUMKM
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mendukung penuh upaya percepatan program Pembangunan Basis Data Tunggal koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) yang telah dicanangkan pemerintah pusat sesuai dengan amanat UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, Helvizar Ibrahim, dalam keterangannya di Banda Aceh, Selasa (26/4/2022).
-
Nasional | 2 tahun laluMenkumham: Tentang UU Cipta Kerja, Pemerintah Patuhi Putusan MK Demi Kepastian Hukum
DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa Pemerintah dan DPR RI menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. Hal itu disampaikan Yasonna dalam orasi ilmiah memperingati Dies Natalis ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
-
Nasional | 2 tahun laluPakar Hukum Administrasi Negara Ungkap Kontroversi PUU Cipta Kerja
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memang terdapat beberapa kontroversi. Pendapat itu diungkapkan Pakar Hukum Administrasi Negara Dr. Harsanto Nursadi pada kanal YouTube dkhairatTV, Sabtu (8/1/2022).
-
Berita | 2 tahun laluIronis! Pemerintah Obral Fasilitas untuk Pemodal Tapi Pajak Rakyat Dinaikkan
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden PKS, H. Ahmad Syaikhu mengatakan pemerintah obral fasilitas untuk pemodal tapi pajak rakyat dinaikkan.
-
Berita | 2 tahun laluRevisi UU Cipta Kerja Bakal Dikebut Pemerintah di Awal 2022
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah bakal mengebut revisi UU Cipta Kerja yang diputuskan Mahkamah Konstitusi berstatus inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki paling lambat 2 tahun sejak keputusan.
Bahlil menyebut dalam rapat internal pemerintah yang dilakukan usai putusan MK, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi arahan untuk mempercepat revisi guna memberi kepastian kepada investor.
Revisi UU Cipta Kerja Bakal Dikebut Awal 2022
-
Berita | 2 tahun laluMenko Polhukam Janji Perbaikan UU Cipta Kerja Tak Sampai 2 Tahun
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjanjikan perbaikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tak akan sampai dua tahun. Mahfud mengatakan bakal bekerja cepat untuk memperbaiki UU yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Akan lebih cepat dari dua tahun. Kan MK memberi waktu dua tahun, kita akan berusaha lebih cepat dari dua tahun, sehingga lebih mudah selesai," kata Mahfud dalam rekaman suara yang diterima, Senin (29/11/2021).
Menko Polhukam Janji Perbaikan UU Cipta Kerja Tak Sampai 2 Tahun
-
Berita | 2 tahun laluUU Cipta Kerja Bakal Diperbaiki usai Putusan MK
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menyatakan akan memanfaatkan waktu dua tahun untuk memperbaiki Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Hal ini merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU tersebut.
"Pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK dimaksud melalui persiapan perbaikan undang-undang (uu) dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers secara daring, Kamis (25/11).
-
Aceh | 2 tahun laluM Nur: Tugas Kementerian Tenaga Kerja Menjamin Keselamatan dan Hak Pekerja
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Aceh, M Nur, mengatakan keselamatan dan hak pekerja harus diperhatikan. Jika tidak ditindaklanjuti, maka bubarkan saja Dinas Tenaga Kerja/Kementerian Tenaga Kerja.
-
Aceh | 3 tahun laluKontroversi PP Turunan UU Cipta Kerja, ISMI Aceh: Harus Dilihat Juga dari Sisi Berbeda
-
Nasional | 3 tahun laluSofyan A. Djalil Menjawab Kontroversi UU Cipta Kerja
-
Nasional | 3 tahun laluUU Cipta Kerja Beri Ruang Besar Bagi UMKM, Ini Sejumlah Aturan Dipangkas
-
Nasional | 3 tahun laluMoeldoko: Saya Optimis UU Ciptaker Bisa Buat Rakyat Sejahtera